Katalog Data Sektoral

Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).

Cetak Laporan Progres

Total Urusan

40

Bidang Urusan

Total OPD

38

Instansi/Produsen Data

Total Indikator

4.897

Kamus Referensi SIPD

Data Terisi

4.750

Capaian: 97%

Data Kosong

147

Belum Diinput

Data Tervalidasi

3.078

Disetujui Walidata

Menunggu Validasi

1.672

Pending / Antrean

Rasio Validasi

64.8%

Dari Data Terisi

Panel Pencarian Terpadu

Filter Referensi Data
Filter Data Sektoral
Reset

Referensi Data (get_ref_dssd)

Kode Indikator Uraian Indikator Status Pengisian Aksi
5.04.000010 Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000011 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000012 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000013 ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000014 ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000015 ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000016 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000017 Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000021 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi
5.04.000022 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sudah Terisi

Entry Data Sektoral (get_dssd)

Kode Indikator Uraian Indikator Nilai Data Tahun Status Validasi Aksi
1.03.000019 Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 0 2025 Tervalidasi
1.03.000021 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 0 2025 Tervalidasi
1.03.000024 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota 0 2025 Tervalidasi
1.03.000026 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 0 2025 Tervalidasi
1.03.000031 Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 0 2025 Tervalidasi
1.03.000032 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) 0 2025 Tervalidasi
1.03.000033 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) 0 2025 Tervalidasi
1.03.000035 Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi 0 2025 Tervalidasi
1.03.000037 Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan 0 2025 Tervalidasi
1.03.000038 Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota 0 2025 Tervalidasi