Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
36
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
3.613
Capaian: 73.78%
Data Kosong
1.284
Belum Diinput
Data Tervalidasi
3.064
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
549
Pending / Antrean
Rasio Validasi
84.8%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 8.01.000050 |
Paskibraka
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000051 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000052 |
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000053 |
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000054 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000055 |
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000057 |
Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000059 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000061 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000062 |
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.000019 | Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000021 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000024 | Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000026 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000031 | Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000032 | Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000033 | Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000035 | Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000037 | Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 1.03.000038 | Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota | 0 | 2025 | Tervalidasi |