Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
39
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.470
Capaian: 91.28%
Data Kosong
427
Belum Diinput
Data Tervalidasi
3.072
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
1.398
Pending / Antrean
Rasio Validasi
68.72%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 7.01.000092 |
Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000093 |
Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000094 |
Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000095 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000096 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000097 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000098 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000099 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000100 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000101 |
Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000286 | Volume sampah yang didaur ulang | 24.942,20 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000287 | Volume sampah yang dimanfaatkan kembali | 24.942,20 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000288 | Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 128.385,10 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000289 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | 24.942,20 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000290 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 128.385,10 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000296 | Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000297 | Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000298 | Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000300 | &Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000301 | Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 6 | 2025 | Belum Divalidasi |