Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
39
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.830
Capaian: 98.63%
Data Kosong
67
Belum Diinput
Data Tervalidasi
4.757
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
73
Pending / Antrean
Rasio Validasi
98.49%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 4.02.000020 |
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000021 |
Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000022 |
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000023 |
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000024 |
Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000025 |
Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000026 |
Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000027 |
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000028 |
Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi | |
| 4.02.000029 |
Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4.02 - SEKRETARIAT DPRD
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000332 | Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000335 | 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000336 | Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000337 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000338 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000339 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000340 | &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000341 | Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000342 | Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya | 10 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000343 | Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 0 | 2025 | Tervalidasi |