Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
39
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.830
Capaian: 98.63%
Data Kosong
67
Belum Diinput
Data Tervalidasi
4.757
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
73
Pending / Antrean
Rasio Validasi
98.49%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1.03.000026 |
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000031 |
Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000032 |
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000033 |
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000035 |
Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000037 |
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000038 |
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000040 |
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000043 |
Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi | |
| 1.03.000044 |
Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.000158 | Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000159 | Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000161 | Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000163 | Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000164 | Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000165 | Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000166 | Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000167 | Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000168 | Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 4.01.000169 | Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan | 0 | 2025 | Tervalidasi |